kabarterkinionline.com
Pemkot Palembang Perkuat Tata Kelola Data Seluruh OPD. Keseragaman data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam memperbaiki perencanaan pembangunan. Penguatan sistem pengelolaan informasi dilakukan agar setiap instansi menggunakan acuan data yang selaras ketika menyusun program dan menetapkan kebijakan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang di Ruang Parameswara, Kantor Pemkot Palembang, Selasa (17/11/2026).
Agenda pembinaan berlangsung selama dua hari, yakni 17-18 November 2026. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Aprizal Hasyim membuka kegiatan tersebut dengan melibatkan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Palembang.
Persoalan ketidaksamaan informasi antarinstansi menjadi salah satu hal yang ingin diselesaikan melalui kegiatan ini. Perbedaan angka untuk indikator yang sama dapat berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan rencana kerja maupun keputusan pemerintah daerah.
Aprizal menekankan bahwa informasi statistik harus memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan administrasi. Data perlu ditempatkan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan publik dan menentukan prioritas pembangunan.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026), Aprizal menyampaikan sasaran koordinasi pengelolaan data yang ingin dicapai Pemkot Palembang.
“Melalui sinergi ini, kita berharap tidak ada lagi perbedaan data antar-Perangkat Daerah untuk indikator yang sama, tidak terjadi duplikasi pengumpulan data, serta setiap data yang dihasilkan memiliki standar, metadata, dan kualitas yang jelas,” katanya.
Pembenahan sistem statistik sektoral di lingkungan Pemkot Palembang merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam menyelaraskan penyelenggaraan data antarlembaga pemerintah.
Dalam pembagian tanggung jawabnya, Diskominfo Palembang menjalankan kedudukan sebagai Wali Data. Sementara itu, BPS bertugas sebagai Pembina Data Statistik yang berperan dalam pembinaan standar statistik.
Aprizal meminta seluruh OPD menjalankan prinsip Satu Data Indonesia secara serius. Pengelolaan informasi sektoral harus disesuaikan dengan tugas masing-masing perangkat daerah serta memperhatikan ketepatan dan kelengkapan data.
Selain akurasi, penerapan standar data dan metadata juga menjadi perhatian. Koordinasi antara Produsen Data, Wali Data, dan Pembina Data perlu diperkuat agar informasi yang dihasilkan mempunyai kualitas dan standar yang jelas.
Peserta Bimtek juga diharapkan membawa materi pembinaan ke dalam pelaksanaan tugas rutin. Dengan demikian, pemahaman yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, melainkan diterapkan dalam proses kerja masing-masing instansi.
“Saya berharap seluruh peserta tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehari-hari guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Kota Palembang Kemas Haikal menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut memiliki sasaran yang berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas aparatur. Selain memperluas pemahaman teknis, pembinaan diarahkan untuk memperbaiki kualitas statistik sektoral dan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Palembang.
Menurut Haikal, pengelolaan statistik membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan memadai. Kompetensi tersebut diperlukan dalam seluruh tahapan pengelolaan informasi, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan hingga pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur juga berkaitan dengan pemenuhan standar kualitas informasi, kelengkapan metadata, serta kemudahan pertukaran data antarinstansi.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan statistik sektoral, sekaligus mendorong pemenuhan standar kualitas data, kepemilikan metadata, serta kaidah interoperabilitas data yang mudah dibagipakaikan antarinstansi,” jelas Haikal.
Materi teknis dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh narasumber dari BPS dan Bapperida Palembang. Pembekalan diberikan agar peserta memahami pengelolaan statistik sektoral berdasarkan ketentuan dan standar nasional yang berlaku.
Haikal turut mendorong terbentuknya budaya kerja berbasis data di lingkungan Pemkot Palembang. Pendekatan ini diharapkan membuat seluruh OPD menggunakan informasi yang konsisten dan saling terhubung ketika merancang kegiatan maupun menetapkan keputusan.
Pemanfaatan data secara terintegrasi menjadi bagian penting dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Kesamaan acuan informasi dapat membantu perangkat daerah menghindari perbedaan dasar perhitungan dalam penyusunan program.
Haikal menyampaikan optimisme bahwa peningkatan kemampuan aparatur dan kualitas pengelolaan statistik akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Melalui budaya kerja yang berbasis data, kami optimistis kualitas pelayanan publik dan ketepatan sasaran pembangunan di Kota Palembang akan semakin optimal ke depannya,” tutupnya.
Penerapan Satu Data Indonesia di lingkungan Pemkot Palembang juga diarahkan untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan program antarperangkat daerah. Keselarasan informasi diharapkan membantu pemerintah meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran.
Melalui penguatan statistik sektoral, Pemkot Palembang menargetkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menggunakan data yang terintegrasi. Langkah tersebut ditujukan agar kebijakan pemerintah daerah lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.






