kabarterkinionline.com
HKBP Desak Pengembalian Kerugian Negara Rp 2 Triliun Korupsi PT TPL, Dialokasikan Khusus Pemulihan Ekologi Tapanuli. Seluruh dana pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp2 triliun yang kini tengah diproses Kejaksaan Agung (Kejagung) dari kasus dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) didesak agar ditempatkan secara utuh untuk pemulihan dan penanganan bencana di kawasan Tapanuli Raya.
Desakan itu disuarakan oleh Ephorus Persekutuan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pdt Victor Tinambunan. Dia berpendapat bahwa langkah berani Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung mengungkap praktik kondisi pajak ekspor pulp, yang berakhir pada tersingkirnya dua pejabat pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)—harus menjadi pintu masuk bagi pemulihan keadilan rakyat terdampak.
Apabila nanti perkara ini telah pecah dan berkekuatan hukum tetap (inkracht), kami sangat berharap nilai kerugian negara senilai Rp2 triliun, atau bahkan lebih, tidak hanya sekedar mengendap di kas umum negara. Bulat-bulat dana pengembalian itu harus dialokasikan kembali ke Tapanuli Raya untuk pemulihan ekologi dan ganti rugi bencana,” kata Pdt Victor, Jumat (28/8/2026).
Dia memaparkan, angka kerugian keuangan negara hasil perhitungan sementara Kejagung sebanding dengan hancurnya ruang hidup warga di kawasan perbukitan Tapanuli. Pembabatan hutan alam menjadi kawasan tanaman monokultur eukaliptus seluas lebih dari 167 ribu hektar oleh PT TPL telah memicu krisis air bersih, kepunahan hayati, hingga sewa banjir bandang dan tanah longsor mematikan.
“Jika kita kalkulasi, kerugian riil masyarakat akibat rusaknya fasilitas umum, jembatan, rumah ibadah, lahan pertanian yang tertutup material longsor, hingga puluhan korban jiwa, jauh melampaui angka Rp2 triliun. Oleh karena itu, pengusutan yang dilakukan Kejaksaan Agung memiliki nilai strategi untuk memuat reboisasi hulu sungai serta mengisi warga,” ungkapnya.
HKBP menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejagung yang tidak hanya mencakup tindak pidana perpajakan, namun terus menguji indikasi kejahatan korporasi secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan Saksi-saksi dari Kementerian Kehutanan untuk mengusut asal-usul bahan baku kayu.
Langkah ini dinilai HKBP mengungkap tabir yang selama ini meliputi atas nama penjualan investasi. Penetapan tersangka dan perburuan aliran dana oleh penyidik Gedung Bundar membuktikan indikasi kejahatan keuangan korporasi berkelindan dengan kejahatan lingkungan (ecological crime).
“Kerusakan lingkungan terjadi karena adanya ruang korupsi yang tidak menyentuh hukum selama bertahun-tahun. Kehadiran Kejaksaan Agung saat ini memberikan harapan dan kepastian hukum yang sangat ditunggu-tunggu warga Sumatera Utara,” kata Victor.
HKBP pun berpesan agar tim penyidik Kejagung tetap menjaga integritas dengan teguh dan tidak terpengaruh oleh godaan atau intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa di balik konsesi korporasi tersebut.
“Tugas yang diemban Kejaksaan Agung adalah tugas mulia. Kami mendoakan para penegak hukum di Kejagung agar bertindak profesional, objektif, dan transparan hingga tuntas, sehingga hukum benar-benar hadir mewariskan mata air pemulihan bagi generasi mendatang, bukan air mata bencana,” simpulnya.
