kabarterkinionline.com
BPK Didesak Audit 90 Persen Proyek PUPR Palembang TA 2026, Temuan Berulang Disorot. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang menjadi sorotan.
Publik didorong meminta BPK meningkatkan cakupan pemeriksaan hingga minimal 90 persen terhadap kegiatan belanja modal barang dan jasa pada Tahun Anggaran (TA) 2026, menyusul temuan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
Desakan tersebut didasarkan pada catatan pemeriksaan BPK terhadap realisasi anggaran Dinas PUPR Kota Palembang. Pada TA 2025, rasio pemeriksaan sejumlah kegiatan belanja modal diduga hanya berkisar 35 persen dari total realisasi anggaran yang mencapai Rp464 miliar lebih.
Angka tersebut menjadi perhatian karena nilai belanja modal yang dikelola dinas tersebut tergolong besar. Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan regulasi yang menetapkan persentase atau rasio baku secara tetap mengenai jumlah dokumen, anggaran, maupun transaksi yang wajib diperiksa BPK pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam menentukan objek dan cakupan pemeriksaan, BPK dapat mempertimbangkan tingkat materialitas serta penilaian risiko (*risk assessment*), termasuk terhadap instansi dengan pengelolaan anggaran bernilai besar seperti Dinas PUPR Kota Palembang.
Pada TA 2026, berdasarkan APBD Induk, pagu anggaran belanja modal barang dan jasa Dinas PUPR Kota Palembang tercatat Rp398 miliar lebih. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan pagu TA 2025 yang mencapai Rp540 miliar lebih.
Sementara itu, realisasi belanja modal pada TA 2025 tercatat sebesar Rp460 miliar lebih. Dalam bagian data lainnya, realisasi pos anggaran tersebut disebut mencapai Rp464 miliar lebih.






