Kabarterkinionline.com
Dishub hingga Damkar Dikerahkan, Pemkot Palembang Percepat Penanggulangan Banjir. Pemerintah Kota Palembang terus memperkuat upaya penanggulangan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di kota tersebut.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Tim Terpadu Percepatan Penanggulangan Banjir dan Kemacetan Lalu Lintas yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait.
Pembentukan tim tersebut dibahas dalam Rapat Konsolidasi Tim Terpadu Percepatan Penanggulangan Banjir dan Kemacetan Lalu Lintas yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, di Ruang Rapat Musi Lantai 3, Jumat (29/5/2026).
Rapat tersebut turut menghadirkan narasumber dan pakar pengelolaan air dari Belanda, Dr. FX Suryadi, Senior Lecturer IHE Delft, melalui sambungan virtual. Hadir pula unsur Forkopimda, Polrestabes Palembang, para asisten, kepala OPD, hingga sejumlah perangkat daerah terkait.
Aprizal Hasyim mengatakan, pembentukan tim terpadu merupakan langkah konkret pemerintah kota untuk memastikan penanganan banjir dan kemacetan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
“Pak Wali Kota berpesan agar seluruh pihak bergerak bersama-sama dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh OPD harus siap siaga sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Menurut Aprizal, setiap OPD telah diberikan pembagian wilayah serta tugas khusus dalam penanganan banjir maupun kemacetan lalu lintas. Mulai dari identifikasi penyebab genangan hingga langkah cepat penanganan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan strategi yang akan dijalankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dinas Perhubungan (Dishub), misalnya, akan fokus melakukan penanganan darurat di lokasi terdampak banjir, termasuk pengaturan lalu lintas, membantu proses evakuasi warga, menyiapkan lokasi pengungsian, hingga mendukung distribusi bantuan logistik.
Selain itu, Dishub juga diminta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penanganan teknis di lapangan, termasuk menyiapkan perahu karet pada kawasan yang rawan tergenang.
Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) akan memperkuat upaya evakuasi warga yang terdampak banjir, terutama kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan warga yang sedang sakit.
Damkar juga menyiapkan mobil pompa serta mesin pompa portable guna membantu mengurangi genangan air di sejumlah titik yang menjadi langganan banjir.
Tidak hanya itu, petugas Damkar juga akan melakukan evakuasi hewan liar dan berbahaya seperti ular maupun biawak yang kerap masuk ke permukiman warga saat banjir terjadi. Layanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 112 juga akan terus dioptimalkan.
Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengintensifkan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait kondisi banjir, titik genangan, cuaca, hingga perkembangan penanganan yang dilakukan pemerintah.
Satpol PP turut dilibatkan dalam pengamanan fasilitas umum, pemantauan kawasan terdampak banjir, serta membantu pengaturan lalu lintas guna menjaga keselamatan masyarakat.
Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) akan fokus pada pemetaan titik rawan banjir yang disebabkan oleh penumpukan sampah, sekaligus menyiapkan sarana dan prasarana kebersihan di lokasi strategis.
Untuk aspek sosial, Dinas Sosial melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) disiagakan selama 24 jam di wilayah rawan banjir. Personel Tagana akan bertugas membantu evakuasi warga, memantau potensi bahaya, serta mendistribusikan bantuan darurat berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.
Melalui pembentukan tim terpadu tersebut, Pemerintah Kota Palembang berharap penanganan banjir dan kemacetan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan terintegrasi sehingga dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalkan.
“Seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama dan saling mendukung agar penanganan banjir maupun kemacetan bisa berjalan maksimal demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” kata Aprizal
