Kabarterkinionline.com
DPRD Desak Pemkot Palembang Perkuat Sistem Zonasi, Daya Tampung Sekolah Minim. Persoalan klasik kembali mencuat jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027. Daya tampung sekolah negeri dinilai masih jauh dari cukup. DPRD Kota Palembang pun mendesak pemerintah kota segera membenahi sistem zonasi agar lebih adil dan berpihak pada warga.
Sorotan ini disampaikan anggota DPRD Palembang Dapil VI, Mgs. H. Syaiful Padli, saat menjalani masa reses di SMAN 19 Jakabaring, Kamis (23/4/2026).
Dalam dialog bersama pihak sekolah dan orang tua siswa, keluhan muncul tanpa jeda. Banyak warga mengaku kesulitan memasukkan anak ke sekolah negeri karena keterbatasan kursi. Di sisi lain, sistem zonasi dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi warga yang tinggal dekat sekolah.
“Ini masalah nyata. Daya tampung terbatas, sementara peminat tinggi. Zonasi harus diperkuat agar benar-benar berpihak pada masyarakat sekitar,” tegas Syaiful, Sabtu (25/4/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, tanpa perbaikan serius, polemik PPDB akan terus berulang setiap tahun. Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari Pemkot Palembang, khususnya Dinas Pendidikan.
Menurutnya, sekolah negeri harus menjadi garda depan layanan pendidikan yang merata, bukan justru memicu ketimpangan baru akibat sistem yang belum optimal.
“Harapan masyarakat sederhana: anak bisa sekolah dekat rumah. Tapi kalau daya tampung tidak cukup dan zonasi tidak berjalan adil, masalah ini tidak akan selesai,” ujarnya.
DPRD, kata dia, akan mendorong sejumlah langkah strategis. Mulai dari penambahan kapasitas sekolah, evaluasi menyeluruh sistem zonasi, hingga pengawasan ketat proses PPDB agar transparan dan bebas praktik curang.
Hasil reses ini akan dibawa dalam pembahasan resmi bersama Pemkot Palembang. Tekanannya jelas: pembenahan tidak bisa ditunda.
“Pendidikan adalah fondasi. Kalau aksesnya saja tidak adil, kita sedang menyiapkan masalah di masa depan,” tandasnya.
