kabarterkinionline.com
DPRD Sumsel Dorong Pengawasan Distribusi BBM di Palembang, Antrean Solar Picu Kemacetan. Persoalan antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terus berulang di sejumlah ruas jalan.
Koordinator Reses Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil II Kota Palembang, Hj Zaitun SH MKn mengatakan, persoalan antrean solar hampir selalu muncul dalam setiap agenda reses yang digelar bersama masyarakat.
Selain antrean BBM, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain, seperti persoalan kemacetan lalu lintas, kebutuhan normalisasi saluran air, hingga penataan lingkungan.
“Keluhan yang paling sering disampaikan warga adalah dampak antrean solar. Hampir di setiap reses persoalan ini selalu muncul karena menyebabkan kemacetan yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Zaitun usai menghadiri reses anggota DPRD Sumsel Dapil II Kota Palembang di RS Pelabuhan Boom Baru Palembang, Kamis (9/7/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mulai melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan antrean solar dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
Upaya tersebut meliputi pengaturan lalu lintas, memastikan ketersediaan kuota solar, hingga melakukan pengawasan terhadap dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Zaitun berharap pengawasan dilakukan secara maksimal agar akar persoalan dapat segera diselesaikan. Menurutnya, kelancaran distribusi dan ketersediaan kuota sesuai kebutuhan akan berdampak langsung terhadap berkurangnya antrean kendaraan.
“Kalau distribusi solar lancar dan kuotanya aman, otomatis antrean akan berkurang dan kemacetan bisa terurai,” katanya.
Selain persoalan antrean solar, Zaitun juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait pembangunan kantor lurah yang telah diusulkan sejak sekitar satu tahun lalu. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan warga dalam kegiatan reses di Kantor Camat Lawang Kidul dan telah diteruskan kepada Wali Kota Palembang.
Referensi Geografis
Namun, hingga saat ini pembangunan kantor lurah tersebut masih terkendala persoalan ketersediaan lahan.
Zaitun meminta masyarakat maupun pihak terkait dapat membantu mencarikan solusi terkait kebutuhan lahan tersebut. DPRD Sumsel, kata dia, siap mendorong dan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah agar dapat segera direalisasikan.
“Kantor lurah merupakan fasilitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kami akan terus mendorong agar persoalan lahannya segera mendapat solusi sehingga pembangunan dapat direalisasikan,” tegasnya.
