Kabarterkinionline.com
DPRD Sumsel Rekomendasikan Penambahan Tenaga Pengawas Bersertifikasi, Awasi 2,8 Juta Hektar Perkebunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyoroti lemahnya pengawasan sektor perkebunan yang luasnya mencapai sekitar 2,8 juta hektare. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengawas yang tersedia di lapangan.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna resolusi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026).
Anggota Fraksi PKB, Elvira Novianti, yang membacakan rekomendasi DPRD menegaskan bahwa pengawasan perkebunan saat ini belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya tenaga pengawas yang memiliki sertifikasi.
“Jumlah tenaga pengawas bersertifikasi masih sangat terbatas, tidak sebanding dengan luas wilayah perkebunan yang harus dilindungi,” tegasnya.
DPRD menilai, lemahnya pengawasan berpotensi membuka celah berbagai pelanggaran, mulai dari perizinan, tata kelola lahan, hingga dampak lingkungan. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dapat merugikan daerah, baik dari sisi ekonomi maupun ekosistem lingkungan.
Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan penambahan tenaga pengawas sekaligus peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi. Langkah ini dinilai mendesak agar pengawasan berjalan efektif dan profesional.
Selain memperkuat pengawasan, DPRD juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perizinan perusahaan perkebunan. Setiap izin yang diterbitkan harus dipastikan melalui kajian komprehensif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Hanya saja, DPRD melihat sektor perkebunan masih memiliki potensi besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang diwacanakan adalah penerapan retribusi terhadap bibit bersertifikasi, bahkan membuka peluang pengenaan pajak pohon sawit.
“Potensi sektor perkebunan harus dimaksimalkan, namun tetap dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik,” menjadi penekanan pada rekomendasi tersebut.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan akan melengkapi seluruh rekomendasi DPRD, termasuk penguatan pengawasan di sektor strategis seperti perkebunan.
“Kami akan menjadikan ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan ke depan,” tutupnya.
