kabarterkinionline.com
Dugaan Tanpa Pertanggungjawaban Anggaran BKBK Gubernur Sumsel ke Kabupaten/Kota Capai Trilyunan. Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Gubernur Sumatera Selatan ke Kabupaten/Kota di Sumsel ditaksir telah mencapai Trilyunan rupiah.
Aktivis 98, Tony Siahaan mengatakan, anggaran BKBK Gubernur Sumsel ditaksir mencapai Trilyunan, jika dihitung nominalnya sejak tahun anggaran 2020, 2021, 2023 dan 2024. Tony Berharap, pemeriksaan saksi oleh Kortastipidkor Mabes Polri jangan sampai terhenti pada dokumen verifikasi dan SK Gubernur.
“Penyidik Kortastipidkor Mabes Polri fokus ke BPKAD Provinsi Sumsel karena Monitoring anggaran dan pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana BKBK ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Bendahara Umum Daerah tersebut,” ujar Tony Siahaan pada klikanggaran.com, Rabu, 20 Mei 2026.
Anggaran BKBK Gubernur Sumsel, diduga menjadi bancakan oknum anggota dewan dan para pemangku kepentingan, yang berpotensi merugikan Keuangan negara hingga ratusan miliar. Tony mencontohkan, pada anggaran BKBK Gubernur Sumsel di Kabupaten Banyuasin, yang seakan jadi bancakan oleh oknum ASN DPRD Sumsel dan Kepala SKPD Banyuasin.
“Namun tak menyentuh ke anggota Dewan yang mengusulkan BKBK tersebut,” ujarnya. Tony berpendapat, produk barang jasa yang dibiaya oleh Bantuan Keuangan bersifat khusus atas inisiatif Gubernur Sumsel ini diduga sudah tak layak pakai atau rusak berat dan ditengarai tampal sulam dengan dana APBD Kabupaten/ Kota.
Apalagi katanya, dana BKBK ini diduga dimutilasi hingga lebih dari 20% seperti kasus korupsi dana BKBK Gubernur Sumsel di Kabupaten Banyuasin yang disunat hingga 20% dari nilai kontrak. “Belum lagi pengalokasian dana ke salah satu kabupaten hampir separuh dari dana alokasi bantuan Keuangan tersebut karena diduga Bupatinya kerabat dekat pemberi bantuan Keuangan tersebut,” sindirnya.
“SK Gubernur Sumsel terkait monitoring penggunaan Bantuan Keuangan tersebut dan pertanggung Jawaban penggunaan anggaran oleh SKPD terkait karena BKBK tidak dalam RKA dinas sehingga dana monitoring tidak dianggarkan”
“Dikhawatirkan dana BKBK Gubernur Sumsel dipergunakan untuk menutupi devisit anggaran dan membayar hutang Pemda atau diduga terjadi penyalahgunaan anggaran atau salah peruntukan”
“Dan saat ini ada satu perkara di Polda Sumsel diduga terkait BKBK Gubernur Sumsel yaitu perkara dugaan korupsi ganti rugi tanah kolam retensi Simpang Bandara pada tahun 2021,” Tutupnya.
Sementara itu, belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait anggaran BKBK Gubernur Sumsel tersebut. Klikanggaran membuka diri dan memberikan kesempatan hak jawab yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengklarifikasi, sehingga dihasilkan informasi yang kredibel di masyarakat
