kabarterkinionline.com
Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2025–2029 di Griya Agung, Senin (16/6/2025).
Dalam forum strategis tersebut, Herman Deru menegaskan komitmennya untuk membangun Sumsel secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui visi “Sumsel Maju Terus untuk Semua”.
Menurut Herman Deru, visi pembangunan lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari fondasi pembangunan yang telah diletakkan sebelumnya. Ia menegaskan, Pemprov Sumsel akan fokus pada 12 program prioritas yang menjadi pilar utama pembangunan daerah.
Adapun 12 program prioritas tersebut meliputi: pembangunan Pelabuhan New Palembang Port Tanjung Carat yang ditargetkan mulai konstruksi tahun 2026; kelanjutan program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP); penguatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP); pendidikan yang inklusif dan berkeadilan; serta pembangunan infrastruktur tuntas dan merata di seluruh kabupaten/kota.
Program lainnya mencakup Sumsel Interkoneksi untuk memperkuat konektivitas antar wilayah; pencetakan 100.000 Sultan Muda Sumsel sebagai generasi unggul dan mandiri; penguatan nilai religius, toleransi, dan budaya; pengembangan sektor pariwisata melalui Sumsel Wonderful 2030; tata kelola pemerintahan berintegritas; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta revitalisasi pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat.
“Ini bukan sekadar janji kampanye. Ini adalah bentuk konkret komitmen kami dalam menjawab kebutuhan masyarakat di pelosok desa hingga pusat kota,” tegas Herman Deru.
Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyampaikan tujuh tantangan besar pembangunan yang menjadi perhatian serius. Di antaranya, persoalan kemiskinan, ketimpangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi, dan reformasi birokrasi.
Terkait pengentasan kemiskinan, Herman Deru menginstruksikan agar dilakukan inventarisasi rumah tidak layak huni agar segera bisa diintervensi menjadi layak huni. “Saya tidak ingin ada rakyat Sumsel yang masih tinggal di rumah yang tidak layak. Ini soal keadilan sosial,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan delapan arahan utama kepada seluruh pemangku kebijakan dalam penyusunan RPJMD. Arahan tersebut meliputi pentingnya RPJMD sebagai pedoman lintas sektor, keberlanjutan program pro rakyat, pemerataan pembangunan, dan perlunya solusi konkret dari seluruh stakeholder.
“Sumsel tidak bisa dibangun sendiri oleh pemerintah. Ini adalah kerja kolektif. Semua pihak, dari ASN, kepala daerah, hingga masyarakat sipil, harus terlibat,” pungkasnya.
Acara Musrenbang tersebut juga dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si, yang turut memberikan apresiasi terhadap jalannya forum tersebut.
