kabarterkinionline.com
Kepala Badan Gizi Nasional membantah adanya 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif. “Kategori fiktif, jika SPPG dinyatakan operasional dan dikirim anggaran, tapi tidak ada pelaksanaan MBG,” ujar Dadan
, Jumat (19/9/2025). Namun hal yang terjadi berbeda. Dadan mengatakan, data 5.000 SPPG yang tak aktif itu merupakan dampak kebijakan roll back atau reset. “Yang menemukan data itu kan BGN. Kalau ini yang dimaksud adalah 5.000 titik yang kena kebijakan roll back atau reset,” kata Dadan.
Dadan menegaskan bahwa kebijakan roll back dilakukan terhadap pemesan titik dapur yang tidak melakukan tindak lanjut dengan membangun dapur dalam waktu 20 hari. Jika dapur tidak dibangun, akan dilakukan roll back. Puluhan Pelajar di Batang Diduga Keracunan Seusai Santap MBG
Kebijakan ini pun membuka peluang kembali kepada masyarakat atau yayasan yang ingin berpartisipasi dalam program MBG. “5.000 itu adalah yang baru pesan titik, dan lebih dari 20 hari tidak ada aktivitas dan kena roll back,” tandas Dadan.
Dugaan dapur fiktif Tuduhan adanya 5.000 titik dapur MBG yang fiktif ini dikemukakan anggota Komisi IX DPR Nurhadi dalam rapat dengan BGN pada Senin (15/9/2025) lalu. Awalnya, Nurhadi menyinggung temuan bahwa ada 5.000 unit dapur MBG yang tidak beroperasi di lapangan di mana kasus ini terjadi karena beberapa oknum diduga tahu detail seluk-beluk proses pendirian SPPG di BGN.
“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” kata Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI Channel, Jumat (19/9/2025). Nurhadi pun menilai temuan tersebut tidak bisa dipandang sepele karena program MBG menyerap anggaran jumbo yang nilainya mencapai triliunan rupiah. “Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” ujarnya. Nurhadi lantas menyoroti lemahnya mekanisme verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal.
Politikus Partai Nasdem ini mempertanyakan penjelasan BGN terkait lokasi yang belum dibangun dapur untuk program MBG tetapi sudah tercatat. “Bagaimana mungkin ribuan lokasi sudah terdaftar, tetapi tidak menunjukkan progres pembangunan meski melewati tenggat waktu 45 hari,” kata Nurhadi.
