kabarterkiionline.com
Mengapa Rakyat Mati Mengantri Di atas Tanah Lumbung Energi? Kelangkaan BBM Sumatera Memakan Korban Jiwa. Drama kelangkaan energi di republik ini sudah berada di titik paling kritis dan mengerikan.
Selama lebih dari sebulan per Juli 2026, antrean kendaraan mengular berkilo-kilometer di berbagai SPBU Palembang dan Medan. Tragisnya, krisis ini telah memakan korban jiwa: seorang sopir truk berusia 50 tahun meninggal akibat kelelahan hebat di balik kemudi saat mengantre Solar di Jalintim Banyuasin!
Mari preteli draf ketimpangan distribusi energi yang sengaja disembunyikan:
1. Mutilasi Kuota Gila-gilaan: Data internal mengungkap fakta mengerikan. Pemprov Sumsel mengusulkan kuota Solar sebesar 2,81 Juta KL untuk tahun 2026, namun BPH Migas hanya menyetujui 630 Ribu KL (kurang dari 25%!). Bahkan daerah OKU Selatan yang meminta 1,62 Juta KL hanya diberi realisasi receh 8.530 KL. Ini bukan kekurangan pasokan, ini namanya pemotongan kuota secara berdarah dingin!
2. Kambing Hitam ‘Mafia Barcode’: Ketika antrean mengular hingga subuh dan SPBU di Medan terpaksa tutup jam 3 siang karena stok ludes, Pertamina berdalih “stok aman” dan kepala daerah menunjuk hidung “sindikat barcode”. Pengamat publik Unsri menegaskan: stop lempar narasi! Jika mafia itu ada, audit laporan keuangan SPBU, bongkar jaringannya, dan seret ke penjara! Jangan jadikan mafia sebagai alasan pembenaran atas penghalangan regulasi.
3. Anak Tiri Fiskal Luar Jawa: Pakar energi UGM mengungkap bahwa pasokan di Pulau Jawa selalu dijaga ketat agar tidak memicu gejolak sosial di pusat kekuasaan. Sementara Sumatra, yang tanahnya dikeduk habis-habisan untuk batu bara dan minyak bumi, justru dibiarkan megap-megap menanggung beban migrasi konsumen akibat disparitas harga Pertamax-Pertalite yang terlampau jauh (selisih Rp6.250/liter).
Menurut kalian, sampai kapan wilayah luar Jawa yang menjadi lumbung komoditas energi harus terus mengalah dan mengantre di bawah bayang-bayang kelangkaan pasokan dari pusat?
Mengikuti@sudutgelap untuk membedah setiap kebijakan fiskal agar hak kesejahteraan kelas pekerja dan keseimbangan energi rakyat tidak habis dikangkangi oleh syahwat politik para elite penguasa!
