kabarterkinionline.com
Minta Lewat Laut, Sikap Tegas Pemprov Sumsel Tolak Dispensasi Truk Batu Bara Jambi ke PLTU Bengkulu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan sikap tidak kompromi terkait penggunaan jalan umum untuk angkutan logistik pertambangan, khusunya batu bara.
Gubernur Sumsel, Herman Deru secara resmi menolak permintaan dispensasi dari pihak PLN dan PLTU Bengkulu yang memohon izin agar truk .pengangkut batubara asal Provinsi Jambi diperbolehkan melintasi wilayah Sumatera Selatan.
Permintaan ini mencuat setelah perwakilan pembangkit listrik tersebut melaporkan adanya gangguan operasional akibat minimnya pasokan bahan bakar.
Selama ini, suplai batu bara dikirim dariProvinsi Jambi melintasi jalur darat di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Rawas, hingga Kota Lubuklinggau dengan jarak tempuh mencapai 330 kilometer.
Prioritas Keselamatan Jalan Umum
Asisten I Setda Sumsel, Apriyadi, menegaskan bahwa perlindungan terhadap infrastruktur jalan dan kenyamanan masyarakat jauh lebih diprioritaskan ketimbang memberikan celah bagi angkutan batu bara darat yang terus-menerus memicu kerusakan jalan.
“Mereka meminta dispensasi pengangkutan batu bara dari Jambi menuju PLTU Bengkulu melintasi Mura, Lubuklinggau, dan Muratara.”
“Namun, Pak Gubernur tetap tidak mengizinkan. Jika tetap menggunakan pasokan dari Jambi, silakan melalui jalur laut atau sungai, atau membangun jalan khusus,” tegas Apriyadi, Rabu (28/1/2026).
Sebagai solusi, Pemprov Sumsel menyarankan agar pihak PLTU mencari sumber pasokan batu bara dari wilayah Bengkulu sendiri yang secara geografis jauh lebih dekat dan minim dampak sosial di jalan raya.
Dispensasi yang sempat diberikan pada Minggu (25/1) malam lalu disebut hanya berlaku sekali dalam kondisi darurat dan tidak akan terulang.
Kini, tim gabungan dari kepolisian, Dinas Perhubungan, dan pemerintah daerah telah disiagakan di berbagai titik perbatasan.
“Jika masih membandel akan diminta putar balik. Pemerintah kabupaten dan kota sudah berjaga di titik perlintasan,” pungkasnya.
Proges Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara di Jambi
Ikhtiar memindahkan kemacetan truk batu bara dari jalan umum ke jalur khusus terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Dalam rapat evaluasi yang digelar Senin (26/1/2026), tiga raksasa infrastruktur memaparkan pencapaian terbaru mereka dalam membangun jalur sepanjang total ratusan kilometer yang melintasi Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari.
Pencapaian paling mencolok datang dari PT Inti Bangun Sarana (IBS). Perusahaan ini melaporkan telah berhasil merampungkan konstruksi sepanjang 72 kilometer dari total rencana 101 kilometer.
Meski telah menembus angka 70 persen, sisa 29 kilometer jalur masih tertahan di kawasan hutan akibat adanya klaim dari pihak ketiga.
“Persetujuan pinjam pakai kawasan hutan sebenarnya sudah diterbitkan Kementerian Kehutanan sejak Agustus 2025.
Namun, ada koperasi yang keberatan dan mengklaim jalur tersebut sebagai jalan swadaya. Kami akan koordinasikan kembali dengan kementerian,” ujar perwakilan PT IBS, Bambang.
Di sisi lain, PT SAS tengah berfokus mengejar legalitas pada 32 kilometer jalur yang berada di dalam kawasan hutan.
Saat ini, mereka telah melakukan tata batas dan tinggal menunggu lampu hijau dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
Untuk lahan non-kawasan hutan, PT SAS hanya menyisakan sekitar 13,7 persen lahan yang belum dibebaskan.
Sementara itu, PT Putra Bulian Properti masih berkutat dengan dinamika sosial di 20 desa.
Dari total rencana 94,3 kilometer, terdapat 49 bidang lahan yang masih menjadi “titik api” karena penolakan pemilik serta harga ganti rugi yang melonjak tajam.
Mendengar laporan tersebut, Bupati Batanghari, Fadhil Arief, memastikan pemerintah tidak akan tinggal diam.
Ia berkomitmen menjadi jembatan agar hambatan di wilayah Batanghari segera tuntas tanpa merugikan pihak manapun.
“Kami akan memfasilitasi komunikasi dengan pemilik lahan asli. Tanah yang sudah dijual kepada perusahaan tidak boleh diambil kembali. Kehadiran investor harus meningkatkan kesejahteraan, dan masyarakat juga harus memahami bahwa kedua pihak saling membutuhkan,” tegas Fadhil Arief.
Pembangunan jalan khusus ini diharapkan menjadi game changer bagi ekonomi Jambi, memisahkan aktivitas logistik pertambangan dari mobilitas harian masyarakat demi keamanan bersama.
