kabarterkinionline.com
Miris, Kepala OPD Cuma Mengutus SN PPPK Hadiri Rapat Penanganan Banjir di Palembang Bikin Wako Geram. Di saat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah berkonsentrasi mengantisipasi dampak terjadinya genangan jelang musim penghujan, di sisi lain justru masih ada saja oknum pucuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemkot Palembang yang sepertinya tak serius dalam upaya penanggulangan banjir ini.
Terbukti, saat berlangsungnya rapat koordinasi (rakor) membahas antisipasi genangan air menghadapi musim penghujan di Kantor Pemkot Palembang, kemarin (16/9) masih ada pucuk pimpinan OPD yang tak hadir.
Parahnya lagi, oknum pimpinan OPD tersebut hanya mengurus staf yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) yang tak memahami soal data teknis yang diminta untuk dipaparkan pada rapat tersebut.
Hal ini membuat Wali Kota (Wako) Palembang Drs H Ratu Dewa MSi yang memimpin langsung rapat berang pasalnya staf tersebut terlihat bingung saat diminta memaparkan data teknis terkait kondisi wilayah yang rawan genangan air yang merupakan tanggung jawab dari OPD tersebut.
Tak ayal, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Palembang itupun langsung meminta kepada PPPK tersebut untuk meninggalkan ruangan rapat.
“Kami ingin semua OPD serius karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, fasilitas publik dan keselamatan warga. Jangan sampai ketika terjadi banjir baru kita sibuk mencari solusi,” tegas Dewa dengan nada bicara meninggi yang langsung membuat seisi ruangan rapat mendadak berubah menjadi hening, kemarin (16/9).
Dewa menekankan jika rapat kali ini tak sekedar agenda rutin melainkan berkaitan langsung dengan kesiapan Pemkot Palembang dalam menyambut datangnya musim penghujan, terutama di saat curah hujan tinggi.
Dia menegaskan jika seluruh pimpinan OPD yang memiliki tupoksi penanganan banjir harus hadir karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan, termasuk juga yang menguasai data dan upaya penanggulangan yang harus dilakukan apa
Rapat tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah Pemkot Palembang melakukan persiapan lebih awal menghadapi musim hujan, dengan mengidentifikasi persoalan di setiap titik rawan dan menentukan langkah penanganan mulai dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
“Kita ingin agar semua OPD serius karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, fasilitas publik serta keselamatan jiwa warga. Jangan sampai saat terjadinya banjir barulah kita bertindak untuk mencari solusi,” tegasnya.
Pada rapat kali ini, fokus pembahasan pada pemetaan dan pemeriksaan ulang terhadap titik-titik yang selama ini rawan terjadinya genangan air saat musim penghujan dimana terdapat sedikitnya 12 titik genangan yang menjadi perhatian utama di sejumlah ruas jalan protokol. Selain itu, masih terdapat 28 titik lainnya yang juga perlu mendapat penanganan
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” papar Dewa.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian di antaranya di Jl Angkatan 45, Jl Kol H Barlian depan Pool Bus Damri dan di depan THM Darma Agung (DA)/Club 41, Jl Kapten A Rivai, Jl Demang Lebar Daun di depan SMKN 2 Palembang dan RSI Siti Khadijah, kawasan Asrama Haji Palembang. Lalu di kawasan Kambang Iwak dan di Jl Mayor Salim Batubara Sekip.
Dewa menyebut ersoalan genangan di sejumlah lokasi tidak hanya disebabkan oleh curah hujan, tetapi juga dipengaruhi kondisi infrastruktur dan sistem drainase.
Untuk mengantisipasi genangan di titik-titik krusial, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portabel. Pemkot juga akan meningkatkan koordinasi dengan Balai Sungai serta Balai Jalan Nasional untuk menangani persoalan yang menjadi kewenangan masing-masing.
Di sisi lain, Dewa menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Menurutnya, persoalan sampah yang menyumbat drainase tidak mungkin diselesaikan hanya dengan mengandalkan petugas pemerintah.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya meminta kepada para camat dan lurah menggerakkan warga. Gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” pungkasnya
