kabarterkinionline.com
Pemkot Palembang Perkuat Perencanaan Keuangan Daerah, Melalui Kolaborasi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyi, membuka kegiatan Temu Daerah Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di Hotel Novotel Palembang, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Dalam sambutannya, Sekda Aprizal menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan modern yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan integritas pelayanan publik.
“Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah tidak lagi dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi, sinkron, dan berkesinambungan dengan kebijakan nasional,” ujar Aprizal.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat sangat diperlukan agar arah pembangunan tetap selaras dengan prioritas nasional, namun tetap memperhatikan potensi dan kebutuhan lokal di Sumatera Selatan.
“Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola keuangan yang baik (good governance), mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” jelasnya.
Aprizal berharap forum ini menjadi wadah produktif bagi peserta untuk bertukar pengalaman dan mempelajari praktik terbaik (best practices) dalam penyusunan dokumen perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah.
“Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, memperkuat sistem pengendalian intern, dan meningkatkan kepercayaan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Kabag Keuangan se-Indonesia, Dr. Fancholiq Joko Pribadi SE MM CRBC, mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan kegiatan ini dan menyoroti tantangan utama yang dihadapi daerah, yakni pengurangan alokasi anggaran di berbagai sektor.
“Daerah diharapkan harus bijak dan kreatif. Pengurangan jangan sampai membuat pelayanan publik terbengkalai. Efisiensi yang dimaksud (dalam belanja) adalah dialokasikan untuk program prioritas,” tegas Dr. Fancholiq.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan aparatur.
“Jangan sampai kesejahteraan pegawai menurun. Saya yakin masing-masing daerah punya kebijakan yang bersifat proporsional. Usahakan ada pengurangan yang tidak signifikan pada komponen belanja (pegawai),” tambahnya.
Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Palembang, Jimmy Alamsyah Putra, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tindak lanjut dari forum komunikasi nasional.
“Dengan kegiatan ini kita harap bisa fokus mengolah anggaran dengan bijak, mencari area yang paling mungkin diefisiensikan, dan melakukan terobosan-terobosan, termasuk beralih dari manual ke sistem digital,” jelasnya.
Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas daerah di Sumatera Selatan, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.
