Kabarterkinionline.com
Ribuan Buruh Demo, Sampaikan Tujuh Tuntutan ke Gubernur Sumsel Herman Deru . Tujuh Tuntutan Disampaikan ke Gubernur Rembuk Buruh May Day 2026 di DPRD Sumsel. Ribuan massa dari berbagai organisasi buruh di Sumatera Selatan (Sumsel) memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) 2026 dengan menggelar aksi damai bertajuk Rembuk Buruh bersama Forkopimda di halaman Kantor DPRD Provinsi Sumsel, Lorok Pakjo, Palembang, Jumat (1/5/2026).
Aksi diisi dengan dialog terbuka antara perwakilan buruh dan unsur pimpinan daerah, di antaranya Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Alwis Gani, serta anggota Komisi V DPRD Sumsel.
Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan tujuh tuntutan utama. Di antaranya mendesaknya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, penghapusan sistem outsourcing berupah murah (HOSTUM), serta reformasi pajak bagi buruh, termasuk penghapusan pajak atas THR, bonus tahunan, JHT, dan pensiun.
Selain itu, buruh juga menuntut pembentukan pengupasan di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel, pembayaran hak-hak pekerja korban PHK, serta penuntasan kasus pelanggaran hak normatif buruh yang dinilai belum berjalan optimal.
Massa juga meminta pengawas ketenagakerjaan dan penyidik PNS Disnakertrans Sumsel bertindak tegas terhadap pengusaha yang melanggar aturan, serta memberikan sanksi mendesak terhadap oknum pejabat yang dinilai tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Sebelumnya, aksi dimulai dari pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) sekitar pukul 13.00 WIB. Massa kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Sumsel dan tiba sekitar pukul 15.20 WIB.
Ia menegaskan, tuntutan nasional terkait UU Ketenagakerjaan mendesak segera disahkan, mengingat batas waktu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2026.
“Kami mohon aspirasi ini disampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.
Hermawan juga menyoroti sistem outsourcing dan beban pajak yang dinilai memberatkan buruh dengan upah yang masih rendah.
Untuk tingkat daerah, ia meminta percepatan pembentukan dewan pengupahan di kabupaten/kota yang hingga kini belum terbentuk, serta penanganan serius terhadap kasus PHK yang tidak melonggarkan haknya.
Menyanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan akan menyambut aspirasi buruh bersama DPRD Sumsel.
“Hari Senin saya dan Ketua DPRD akan menandatangani tuntutan ini. Saya minta perwakilan buruh ikut ke Jakarta untuk mengawal ekosistemnya,” tegasnya.
Terkait pajak, Herman Deru menyatakan akan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pajak agar kebijakan lebih berpihak kepada buruh buruh rendah.
“Saya setuju, kalau penghasilan sudah layak silakan dikenakan pajak. Tapi kalau masih minimum, harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan akan mencatat seluruh kepala daerah di Sumsel untuk segera membentuk dewan pengupahan.
“Senin saya mengeluarkan surat instruksi kepada bupati dan dinas tenaga kerja,” katanya.
Untuk persoalan PHK, Herman Deru meminta Dinas Tenaga Kerja proaktif menjembatani memberikan hak buruh.
“Pengawas ketenagakerjaan harus jemput bola. Jangan sampai buruh yang di-PHK justru dirugikan,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menambahkan, siap mengawali tuntutan buruh hingga ke tingkat pusat.
“Komisi V DPRD Sumsel siap mendampingi aspirasi integrasi ke DPR RI,” tegasnya.
