kabarterkinionline.com
Pemkot Palembang Sertifikasi 230 Pekerja Konstruksi, Perkuat Mutu dan Keselamatan Proyek. Pemerintah Kota Palembang mulai memperketat kualitas tenaga kerja konstruksi dengan menggelar pelatihan dan sertifikasi terhadap 230 pekerja. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja.
Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang tersebut berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, di halaman Kantor Dinas PUPR Palembang.
Pelatihan menyasar tenaga konstruksi jenjang 1 hingga 6 dengan kualifikasi operator dan teknisi analis. Pembukaannya dilakukan Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, Senin (9/11/2026).
Prima meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dan uji kompetensi secara serius. Menurutnya, sertifikat kompetensi bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bukti kemampuan pekerja dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai standar.
“Pelatihan dan uji kompetensi ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin. Sertifikat yang Bapak/Ibu peroleh merupakan bekal untuk bekerja lebih aman dan profesional, serta membuka peluang kerja yang lebih luas,” ujar Prima.
Ia juga meminta penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi di Palembang memprioritaskan pekerja bersertifikat dalam setiap proyek pembangunan. Dengan begitu, kompetensi tenaga kerja dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hasil pekerjaan.
Selain keterampilan teknis, Prima menyoroti penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan keselamatan orang-orang yang mengerjakannya.
“Kami berharap para pekerja memahami K3 dan terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palembang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Yudha Fardyansah mengungkapkan, kebutuhan tenaga kerja konstruksi terampil di lapangan masih sangat besar, bahkan mencapai ribuan orang. Namun, jumlah pekerja yang telah mengantongi sertifikasi kompetensi resmi masih relatif terbatas.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Palembang terus mendorong pelatihan dan sertifikasi. Sebab, kompetensi pekerja berpengaruh langsung terhadap kualitas pekerjaan, ketepatan pelaksanaan proyek, hingga pencegahan kecelakaan kerja.
“Undang-undang mengharuskan tenaga kerja terampil maupun petugas K3 memiliki sertifikasi. Dengan sertifikasi ini, kita dapat memastikan seluruh pembangunan di Kota Palembang berjalan sesuai target teknis, mutu pekerjaan terjaga, dan standar keselamatan kerja dapat diterapkan secara optimal,” jelas Yudha.
Dari 230 peserta, sebanyak 50 orang mengikuti sertifikasi Tukang Pasang Atap Baja Ringan, 50 orang Tukang Pasang Batu dan Plester, 50 orang Mandor Bangunan Gedung, serta 80 orang Supervisor K3 Konstruksi.
Jumlah peserta Supervisor K3 Konstruksi menjadi yang terbanyak. Penguatan tenaga pengawas keselamatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan standar K3 pada proyek pembangunan sekaligus menekan risiko kecelakaan kerja.
Yudha menjelaskan, program tersebut dibiayai melalui APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2026 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR.
Program sertifikasi tenaga konstruksi juga bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, Dinas PUPR Palembang telah bekerja sama dengan Lapas Pakjo Palembang untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada warga binaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat
