kabarterkinionline.com
Program kerja Pemkot Palembang Butuh Evaluasi, Ratu Dewa Soroti Pungli. Program kerja (proker) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih banyak perlu dibenahi. Terutama soal keamanan dan layanan publik masyarakat.
Apalagi baru-baru ini, Palembang kembali disoroti publik karena adanya kasus pungutan liar (pungli) oleh juru parkir liar di Kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) yang melibatkan vlogger otomotif.
Menurut Wali Kota Palembang Ratu Dewa, akibat banyak proker pemkot yang dinilai masyarakat belum optimal, dirinya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat evaluasi menyeluruh. Itu merujuk implementasi program prioritas Wali Kota Ratu Dewa dan Wakil Wali Kota Prima Salam (RDPS), di Ruang Parameswara Setda Palembang, Senin (28/7/2025) lalu.
1. Fokus utama evaluasi sektor infrastruktur dan layanan publik
Dewa mengatakan, dalam rapat itu menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap seluruh program yang telah berjalan, terhambat, maupun belum terlaksana. Fokus utama evaluasi mencakup sektor infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, hingga penataan wajah kota.
“Mana yang sudah berjalan, mana yang mandeg, itu yang kita evaluasi,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Ia menyebut, wajah Palembang saat ini dalam keadaan baik, dengan peningkatan kualitas jalan dan pencahayaan kota. Namun, program lainnya menyangkut pelayanan dasar hingga pengelolaan aset juga menjadi perhatian serius.
Dewa pun menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk bergerak cepat, membangun koordinasi lintas sektor, dan tidak bertele-tele dalam mengeksekusi program, dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
“Kalau tidak jalan, pertaruhannya jabatan. Silakan mengundurkan diri atau akan kita evaluasi jabatan,” ujarnya.
2. Ratu Dewa ancam copot kepala OPD Palembang
Terkait kasus pungli terutama perihal juru parkir, wali kota menunjukkan kekecewaan. Sebab dirinya kembali mendapati aksi juru parkir liar di kawasan wisata BKB Palembang.
Dewa menegaskan, jika kejadian serupa kembali terulang, maka kepala OPD terkait, seperti Dinas Perhubungan bisa terancam dicopot.
“Parkir di BKB sudah viral. Ini karena kita bekerja setengah hati. Saya sudah berkali-kali bilang, jangan ada main-main. Kalau kadishub tidak tegas, terus begini terus, ya malu. Palembang tercoreng,” katanya.
3. Rencanakan sistem parkir online di BKB
Solusi menyelesaikan persoalan itu, Dewa bersama Prima Salam telah menginstruksikan agar sistem parkir di BKB segera dialihkan ke sistem parkir online. Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kominfo segera melakukan langkah konkret.
“Katanya Satpol PP jaga, katanya ada tim patroli. Kominfo, CCTV-nya berfungsi atau tidak? Kita sudah buat posko, tapi masih bocor juga,” ujar Dewa.
Kemudian, sebagai langkah tambahan, Pemkot Palembang mempertimbangkan melibatkan personel TNI dan Polri dalam pengamanan kawasan BKB, demi menjamin rasa aman bagi wisatawan.
