kabarterkinionline.com
Projo Tolak Gibran Mundur Usai Putusan MA: Lebih Baik Lawan Lewat Proses Pemakzulan. Sekretaris Jenderal Ormas Pendukung Pemerintah (Projo), Freddy Damanik, secara tegas menolak desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA. Freddy menilai wacana pemakzulan tersebut sarat akan muatan kepentingan politik dari pihak yang gagal mendulang kemenangan pada kontestasi pemilu lalu.
Menurut Freddy, Gibran justru lebih baik menghadapi proses politik di DPR secara terbuka ketimbang mengambil opsi mundur secara sukarela. Ia meyakini dinamika pemakzulan nantinya akan menelanjangi motif terselubung para aktor politik di balik layar
“Wapres Gibran akan memimpin kelompok-kelompok muda, menunjukkan sikap bahwa memang terbukti bahwa ada orang-orang yang berambisi berkuasa,” kata Freddy Damanik dalam program “Sapa Indonesia Malam” KompasTV, Sabtu (31/10/2026).
“Pengin jadi wapres, tidak bisa menang dalam proses pemilu, ingin berkuasa. Nanti dari proses pemakzulan ini akan kelihatan siapa orang-orang ini.”
Lebih lanjut, Freddy meyakini bahwa fraksi-fraksi partai politik di parlemen tidak akan gegabah meneruskan upaya pemakzulan, mengingat stabilitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran masih menjadi prioritas utama.
Kendati demikian, Freddy melontarkan pandangan mengejutkan dengan menyebut bahwa polemik keabsahan dokumen pendidikan luar negeri ini berpotensi melebar dan menyeret legitimasi Presiden Prabowo Subianto, mengingat adanya kesamaan latar belakang administratif pendidikan.
Ia menilai jika perdebatan suket penyetaraan pendidikan Gibran terus dipelihara, implikasinya justru akan berdampak jauh lebih berat terhadap posisi Prabowo.
“Kalau mau jujur, bicara suket, walaupun pihak yang menyerang atau mendelegitamsi Gibran ini mengatakan ini PKPU 19/2023 yang meng-Gibran, dibangun narasi seperti itu, sebetulnya bukan,” kata Freddy Damanik.
“Justru kalau Gibran dikenakan suket, maka Pak Prabowo justru yang lebih parah.”
Pernyataan kontroversial yang menyeret nama kepala negara tersebut langsung menuai respons cepat dari internal partai koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, secara terbuka meminta agar polemik administrasi pendidikan Gibran tidak diperluas secara liar hingga menyerang Presiden Prabowo Subianto.
Doli menegaskan bahwa persoalan hukum yang membelit Gibran merupakan ranah tersendiri yang berkaitan secara spesifik dengan produk yudisial Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)
“Menurut saya enggak usah melebar-lebar, apalagi nyerang Pak Prabowo. Jadi enggak usah bicara kemudian nanti antara presiden dengan wakil presiden,” kata Doli.
Politikus senior Partai Golkar itu menambahkan bahwa partai-partai politik di parlemen saat ini masih bersikap cermat dalam mengkaji implikasi putusan MK dan MA. Namun, ia mengingatkan agar tindak lanjut proses politik di parlemen tidak berjalan berlarut-larut demi menjaga kepastian stabilitas nasional.
