Kabarterkinionline.com
Rampok Subsidi Rakyat Miskin Korupsi Bank Sumsel. Penangkapan dramatis SF di gerbang bandara usai menunaikan ibadah haji bukan sekadar operasi senyap penegakan hukum.
Peristiwa ini adalah kejatuhan moral yang mutlak, membongkar bagaimana korupsi Bank Sumsel merampok subsidi rakyat miskin dari balik dinding-dinding kekuasaan yang kebal hukum. Seperti Skandal Watergate yang menguliti kebusukan sistemik di Gedung Putih era Richard Nixon, konspirasi di Sumatera Selatan ini membongkar penyalahgunaan wewenang yang mengerikan, di mana lembaga keuangan negara direkayasa menjadi mesin penjarah hak hidup kaum papa.
Kita tidak sedang membicarakan kelalaian administrasi, melainkan sebuah pengkhianatan terstruktur terhadap kepercayaan publik. Dua pucuk pimpinan bank berturut-turut, KS dan SF, bertindak layaknya sutradara kriminal yang melumpuhkan total sistem kendali internal.
Seluruh elemen profesional, dari analis risiko hingga account officer, dipaksa melacurkan integritas mereka di bawah tekanan birokrasi yang korup. Ini merefleksikan kepemimpinan korporasi yang busuk, di mana hukum diputarbalikkan demi melayani keserakahan kroni dan oligarki lokal.
Skema 16 debitur boneka (nominee) yang dirancang bersama kontraktor bayangan FS adalah bukti nyata dari kapitalisme kroni yang akut. Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,9 miliar, yang merupakan darah bagi usaha mikro untuk bertahan hidup, secara keji dialihkan untuk mendanai proyek-proyek raksasa. Angka fantastis ini mewakili hilangnya masa depan ratusan pedagang kecil di akar rumput.
Ketika elite perbankan bersekongkol memiskinkan rakyat demi kemewahan pribadi, mereka telah melakukan kejahatan kemanusiaan ekonomi yang tak terampuni.
Konspirasi kerah putih ini menuntut penyelidikan menyeluruh tanpa pandang bulu. Pemeriksaan maraton terhadap 41 saksi kunci oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan harus menjadi badai yang meruntuhkan oligarki, bukan sekadar sandiwara hukum.
Jaksa wajib memburu setiap sen aset yang disembunyikan, melacak jalur pencucian uang, dan menyeret para pejabat tinggi yang ikut menikmati aliran dana panas ini. Publik tidak boleh menerima kompromi. Setiap konspirator yang berlindung di balik meja kekuasaan harus dikuliti dan diadili.
Skandal Bank Sumsel Babel ini adalah alarm keras atas matinya fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika bank pembangunan daerah dibiarkan beroperasi tanpa transparansi radikal, maka program kesejahteraan negara hanya akan menjadi ladang jarahan abadi.
Institusi ini harus dibersihkan total dari mentalitas korup ala mafia birokrasi. Pembiaran terhadap sistem yang busuk ini adalah bentuk legalisasi atas perampokan hak-hak dasar rakyat miskin yang dilakukan oleh elitenya sendiri.
