kabarterkinionline.com
Ricuh, Massa Geruduk Kantor Gubernur Sumsel soroti komersialisasi pendidikan. Puluhan massa yang tergabung dalam aliansi “Wajah Gelap Pendidikan Sumsel” menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Jumat (2/5/2025).
Aksi ini bertujuan untuk menyoroti berbagai permasalahan yang mereka nilai mencoreng dunia pendidikan di Sumatera Selatan.
Aliansi “Wajah Gelap Pendidikan Sumsel” ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan masyarakat sipil, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PGRI, dan Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMBD).
Awalnya, aksi berjalan dengan tertib dan kondusif. Namun, situasi mulai memanas ketika massa aksi bersikeras ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Sayangnya, pada saat aksi berlangsung, Gubernur tidak berada di tempat.
Perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bidang SMK Andi Bobby Wahyudi, hadir untuk menemui para pengunjuk rasa.
Namun, kehadiran Andi Bobby tidak mampu meredam keinginan massa yang tetap menuntut audiensi dengan Gubernur secara langsung.
Sebagai bentuk kekecewaan, massa aksi kemudian melakukan aksi bakar ban di depan kantor Gubernur.
Situasi semakin tegang ketika sempat terjadi aksi dorong mendorong antara para pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi
Koordinator Aksi, Ade Syawal, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini dilakukan untuk menyoroti berbagai praktik komersialisasi yang dianggap merusak esensi pendidikan.
“Kami menyoroti dunia pendidikan yang sekarang menjadi ajang komersialisasi, dimulai dari uang iuran komite, penyalahgunaan dana BOS, serta bobroknya aturan PPDB,” tandas Ade Syawal di sela-sela aksi.
Menurutnya, aliansi “Wajah Gelap Pendidikan Sumsel” hadir sebagai representasi suara masyarakat Sumatera Selatan, dengan harapan dapat melahirkan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan di Bumi Sriwijaya.
Oleh karena itu berikut tuntutan yang harus di realisasikan oleh pemerintahan provinsi selambat-lambatnya satu bulan pasca aksi.
- Segera realisasikan sekolah rakyat di Sumatera Selatan, 2. Hapus komite sekolah serta kembalikan sekolah gratis, 3. Segera realisasikan perbaikan fasilitas secara menyeluruh dari tingkatan SD, SMP dan SMA/SMK/MA di Sumatera Selatan, 4. Transparansi seluruh anggaran Bos sekolah di Sumatera Selatan yang diduga tidak kata pemakaiannya
-
Percepat pelantikan seluruh PPPK di Sumatera Selatan minimal paling lambat 1 bulan ini, 6. Copot seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel yang terlibat dalam kegagalan PPDB 2024, 7. Mempertanyakan program pemerintah PSB selama 5 tahun yang tidak terealisasikan, 8. Perjelas aturan PPDB 2025 yang pro terhadap masyarakat dan batalkan aturan PPDB 2024
9. Bentuk satgas pencegahan tindakan asusila di seluruh ruang lingkup pendidikan Sumsel - Tolak militerisme masuk kedalam ruang lingkup dunia pendidikan Sumsel, 11. Lawan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan, 12. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.
