kabarterkinionline.com
Soroti Pemotongan TKD Rp485 Miliar, Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Momen pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara ternyata bikin Pemkot Palembang ikut ketar-ketir. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, ikut angkat suara merespons pelantikan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026) kemarin.
Pada dasarnya, Ratu Dewa menegaskan kalau pihak daerah bakal tetap berada di belakang siapapun pilihan Presiden Prabowo Subianto.
“Siapapun yang dipilih oleh Presiden, kita dukung. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Ratu Dewa kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Namun, di balik sikap dukung-mendukung itu, tersembunyi rasa waswas yang lumayan besar terkait pangkasan jatah Transfer ke Daerah (TKD). Keputusan pemangkasan dari pusat ini otomatis bikin ruang gerak keuangan Pemkot Palembang makin terhimpit buat mengeksekusi proyek pembangunan dan pelayanan publik.
Ratu Dewa pun blak-blakan membocorkan seberapa dalam jatah dana daerahnya yang kena potong.
“Transfer keuangan daerah kita cukup tinggi pengurangannya. Untuk Palembang sendiri pengurangannya sekitar Rp485 miliar,” ujarnya.
Imbasnya, Pemkot Palembang dipaksa putar otak setengah mati buat merombak susunan anggaran. Sejumlah proyek dan agenda kerja terpaksa diutak-atik lagi, disesuaikan sama sisa-sisa dana yang masih ada di kas.
“Harapan kita potongan transfer keuangan daerah, khususnya untuk Palembang, jangan sebesar itu,” katanya.
Ia tak menampik kalau efek domino dari pemangkasan ini imbasnya bakal kerasa banget sampai ke bawah.
“Kalau potongannya sampai Rp485 miliar, tentu ini membuat kita cukup sulit untuk melakukan pembangunan dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Ratu Dewa menaruh harapan besar agar Menkeu yang baru, Suahasil Nazara, mau turun melihat langsung kondisi riil daerah sebelum ketuk palu buat kebijakan alokasi TKD selanjutnya.
“Kita minta kepada Menteri Keuangan yang baru, ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Jangan sampai kemampuan daerah untuk membangun menjadi semakin terbatas karena transfer yang berkurang terlalu besar,” katanya.
Pasalnya, ia mengingatkan kalau gerak pembangunan dan mutu pelayanan warga di daerah memang masih sangat bergantung dari uluran tangan pemerintah pusat.
“Daerah juga punya banyak kebutuhan. Ada pembangunan, pelayanan masyarakat dan program-program lainnya. Karena itu, kita berharap kebijakan transfer ke daerah tetap memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah,” tutupnya.
