Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel, M. Nasir , mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah menanggung beban utang yang mencapai Rp1,7 triliun . Situasi ini memicu desakan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola aset daerah segera dievaluasi secara total karena dinilai tidak optimal dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dari total 11 BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumsel, hanya tiga perusahaan yang dinilai konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap PAD, yakni:
-
Bank Sumsel Babel
-
Jamkrida Sumsel
-
Tirta Sriwijaya Maju
M. Nasir menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi tulang punggung pendapatan daerah, terutama di tengah kondisi utang yang tinggi. Namun, beberapa strategi pengelola aset BUMD justru menunjukkan kinerja yang mengecewakan.
Dua BUMD yang mendapat kritik keras adalah PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang dan Sumsel Energi Gemilang (SEG) . Keduanya dinilai gagal memenuhi target kontribusi yang didasarkan pada hasil penilaian profesional ( appraisal ):
-
PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang: Berdasarkan appraisal tahun 2025, pengelolaan aset kawasan Asrama Haji diproyeksikan mampu menyumbang PAD sebesar Rp2,7 miliar per tahun. Namun, perusahaan tersebut hanya mampu menyumbang sekitar Rp1,3 miliar . DPRD menyoroti ketidakterbatasan biaya operasional dan mendesaknya pemerintah mencari mitra lain jika perusahaan tidak kompeten.
-
Sumsel Energi Gemilang (SEG) & PDPDE: Mengelola aset strategis seluas 8.000 meter persegi di kawasan Jalan Demang Lebar Daun yang mencakup SPBU, restoran cepat saji, dan usaha kuliner. Meski memiliki potensi ekonomi besar, SEG menyatakan setuju untuk memenuhi target PAD sebesar Rp1,7 miliar per tahun.
Kekhawatiran DPRD didasari oleh ruang fiskal daerah yang semakin menyempit. Selain beban utang, Sumatera Selatan mengalami penurunan drastis transfer dana dari pemerintah pusat. Pada tahun 2025, APBD Sumsel berada di kisaran Rp10 triliun , namun pada tahun 2026, dana transfer diperkirakan hanya akan tersisa sekitar Rp3 triliun .
DPRD Sumsel menegaskan bahwa komitmen BUMD dalam memenuhi target yang dihitung secara profesional sangatlah krusial. Tanpa kontribusi maksimal dari sektor ini, pemerintah daerah akan kesulitan menanggung beban fiskal dan membayar utang yang kian membengkak.
