Banyak Warga Tolak Sensus Ekonomi karena Takut Pajak.docx
Khawatir Bansos Turun dan Diincar Pajak, Banyak Warga Bekasi Tolak Didata Petugas Sensus Ekonomi
BEKASI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi mengungkapkan adanya fenomena penolakan massal dari warga dan pelaku usaha selama berjalannya lapangan Sensus Ekonomi 2026. Hambatan utama dipicu oleh rasa kekhawatiran masyarakat bahwa data yang mereka berikan akan berimplikasi pada kenaikan beban pajak atau pemangkasan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi, Rengga Adhy Pratama, menjelaskan bahwa penolakan paling jamak ditemukan di tingkat rumah tangga. Banyak warga yang menyembunyikan aset kepemilikan transportasi mereka karena takut desil atau tingkat kesejahteraan mereka dinilai naik, sehingga dicoret dari daftar penerima bantuan. Di samping itu, ada pula kecemasan bahwa pendataan aset rumah tangga akan langsung otomatis menambah nominal pungutan pajak.
Kondisi kurang terbuka juga diperlihatkan oleh para pelaku usaha mikro berbasis digital, seperti pedagang online dan affiliate. Petugas di lapangan kerap mendapati tumpukan paket pengiriman di rumah warga, namun pemilik rumah cenderung mengelak saat diwawancarai mengenai aktivitas bisnisnya. Bahkan di Kecamatan Karangbahagia, terdapat satu blok perumahan yang sempat kompak memboikot sensus akibat terpengaruh narasi hoaks di media sosial TikTok yang mengaitkan sensus BPS dengan penarikan pajak.
BPS Kabupaten Bekasi menyayangkan terjadinya penolakan tersebut dan menegaskan bahwa hasil sensus murni dipakai sebagai basis potret riil ekonomi nasional dan pengembangan UMKM, bukan untuk instrumen perpajakan. Guna mengatasi resistensi serupa pada sektor usaha menengah dan besar di kawasan industri, pihak BPS kini telah mengintensifkan koordinasi bersama para pengelola kawasan agar perusahaan dapat lebih kooperatif memberikan data.
