kabarterkinionline.com
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinielaldie akan melanjutkan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat dan DPR RI. Geruduk DPRD Sumsel dan Beri Kartu Merah ke Pemerintah BEM Nusantara
puluhan mahasiswa yang tergabung dalam serikat BEM Nusantara Sumatera Selatan (Sumsel) mengeruduk gedung DPRD Sumsel. Dalam aksinya, mereka memberi kartu merah ke pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Bukan itu saja, mereka juga memberikan kartu merah kepada DPR, dan seluruh negara penyelenggara karena dinilai gagal menjawab berbagai permasalahan masyarakat.
“Kepada pak Prabowo kami kirimkan kartu merah dari Sumsel untuk bapak dan wakilnya,” kata Koordinator BEM Nusantara Ilham.
Menurut Ilham, unjuk rasa yang dilakukan hari ini menyoroti kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dinilai dilakukan secara mendadak tanpa adanya penjelasan kepada masyarakat.
Selain itu, ia menilai Sumsel merupakan daerah yang kaya sumber daya minyak dan gas (migas), namun masih sering menghadapi permasalahan BBM.
“Saat ini Sumsel juga mengalami kelangkaan solar, sementara stok pertalite juga mulai sulit ditemukan. Kejadian ini kembali berulang
dimana saat pertamax dinaikan, pertalite di subsidi pada nantinya Pertalite hilang dari republik ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ilham juga menyoroti penyiraman air keras terhadap aktivisme Andre Yunus yang saat ini masih bergulir di pengadilan militer. Menurutnya, mahasiswa terus menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap aktivisme karena hak dan keamanan mereka telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku.
“Jangan sampai aktivisme yang menyuarakan kepentingan publik disebut antek-antek asing,” katanya.
Mahasiswa yang terancam akan memberikan waktu 7×24 jam kepada Presiden Prabowo untuk menanggapi beragam tuntutan mahasiswa mulai dari evaluasi MBG, evaluasi Kopdes Merah Putih, harga BBM dan sembako, serta RUU TNI dan Polri yang semakin berkurang saat ini.
“Apabila tuntutan kami ini tidak dijalankan, jangan salahkan kami akan kembali terjadi reformasi kedua seperti tahun 1998,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinielaldie mengaku akan meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat dan DPR RI karena mayoritas tuntutan yang disampaikan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami akan memperjuangkan aspirasi adik-adik siswa. Jika adik-adik ingin memastikan aspirasi ini sampai ke pusat, kami siap mengundang perwakilan siswa untuk mendampinginya,” katanya.
Menanggapi pertanyaan mengenai Koperasi Merah Putih, Andie mengatakan pada dasarnya seluruh program pemerintah memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat.
Namun apabila terjadi tayangan dalam pelaksanaannya, DPRD siap melakukan evaluasi dan menyuarakan program tersebut.
“Kalau memang terjadi penyimpangan, kita tinjau bersama-sama untuk menyuarakan agar program tersebut dihentikan,” ungkapnya.
Terkait kenaikan harga BBM dan berbagai isu nasional lainnya, Andie kembali menegaskan bahwa kewenangan utama berada di pemerintah pusat dan DPR RI.
