kabarterkinionline.com
Hadirkan inovasi SINERGI 5.0 integrasikan layanan Pemkot Palembang. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui inovasi Sistem Integrasi dan Kolaborasi Digital Governance 5.0 (SINERGI 5.0).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang Adi Zahri, yang juga merupakan Project Leader SINERGI 5.0, di Palembang, Rabu, mengatakan inovasi tersebut mengintegrasikan Mortality Data System (MDS) milik Dinas Kesehatan dengan sistem Lambidaro milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui API Bridge.
Dia menjelaskan konsep tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi di Kota Palembang.
“Layanan ini diproyeksikan menjadi kado kelahiran dari Pemkot Palembang karena dokumen kependudukan bayi baru lahir dapat langsung diproses tanpa orang tua harus mengurus administrasi ke kantor pelayanan,” kata Adi.
Ia menjelaskan selama ini data bayi yang lahir di rumah sakit, klinik, bidan, maupun puskesmas masih membutuhkan proses administrasi secara terpisah. Melalui integrasi tersebut, data kelahiran yang di-input oleh operator fasilitas pelayanan kesehatan diteruskan secara digital sehingga proses administrasi kependudukan menjadi lebih cepat.
Selain itu, integrasi ini membuat data kelahiran yang sebelumnya berjalan di masing-masing perangkat daerah tidak lagi berada dalam sistem yang terpisah.
“Dinas Kesehatan memperoleh data untuk kepentingan kesehatan bayi, sementara data yang sama dimanfaatkan Dinas Dukcapil untuk mempercepat penerbitan dokumen administrasi kependudukan,” ujar Adi.
Dalam implementasinya, dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan akta kelahiran diproses berdasarkan data kelahiran yang telah masuk ke dalam sistem. Adapun pencetakan dokumen fisik tetap dilakukan oleh Dinas Dukcapil Palembang.
Adi menambahkan SINERGI 5.0 merupakan proyek perubahan yang disusun dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan V Tahun 2026. Proyek tersebut menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai agregator layanan digital lintas perangkat daerah.
“Langkah ini menjadi fondasi menuju layanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif sehingga masyarakat tidak lagi harus menghubungkan satu layanan dengan layanan lainnya,” tegasnya.
Menurut dia, implementasi awal telah menghasilkan sejumlah capaian, mulai dari pembentukan tim efektif, koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP tata kelola pertukaran data kelahiran, arsitektur interoperabilitas, dokumentasi API Bridge, hingga uji coba menggunakan data dummy.
“Saat ini program sudah mulai berjalan di beberapa fasilitas kesehatan di Palembang, antara lain RSUD Palembang Bari, RSUD Gandus, Klinik Pak Haji, dan Bidan Vitri Suzanti,” kata Adi.
