kabarterkinionline.com
PDIP Dalangi Sejumlah Demonstrasi ke Pemerintah Dibantah Hasto.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah tudingan yang menyebut partainya sebagai dalang atau pengontrol di balik rangkaian aksi kebetulan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama setahun terakhir.
Hasto menilai tudingan tersebut justru mencerminkan kelemahan tata kelola pemerintahan yang gemar mencari kambing hitam ketika menghadapi persoalan.
Dikatakan Hasto di sela menghadiri ujian disertasi tahap II (terbuka) pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, pada Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Senin (20/7).
“Berbagai tuduhan-tuduhan ke PDI Perjuangan itu menunjukkan kelemahannya di dalam sistem pemerintahan kita, sehingga saya tadi katakan, cenderung melakukan justifikasi termasuk ketika ada persoalan itu, cenderung mencari suatu politik nanti kambing hitam. Itu menunjukkan hakikat dari watak yang otoriter,” kata Hasto.
Hasto menyebut pola serupa pernah terjadi pada peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kudatuli. Saat itu sejumlah pihak mencari kambing hitam untuk menutupi persoalan internal kekuasaan.
“Sama dengan dulu ketika 27 Juli. Dicarilah kambing hitam,” ujarnya.
Ia menambahkan, narasi kambing hitam pada peristiwa Kudatuli itu juga mendokumentasikan penangkapan sejumlah aktivisme, padahal menurutnya akar masalah sebenarnya terletak pada tata kelola negara yang tidak lagi menjadikan rakyat sebagai sumber kekuasaan.
“Tentang politik kambing hitam itu juga terjadi 27 Juli. Muncul setan gundul dari Pak Harto kan. Kemudian muncul penangkapan-penangkapan aktivisme,” ucapnya.
“Padahal itu kan kelemahan dari tata kelola negara yang tidak lagi memandang rakyat sebagai sumber orientasi. Tapi status quo dari kekuasaan itu yang menjadi sumber orientasi karena kekuasaan cenderung korup. Nah, itulah yang kemudian terjadi,” tambahnya.
Di luar soal tudingan terhadap partainya, Hasto juga menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya tengah mengalami rendering, Merujuk pada hasil penelitian V-Dem Institute yang menyebut Indonesia tak lagi berstatus negara demokrasi penuh, akibat kecenderungan otoritarianisme hukum.
“Ya, kalau demokrasi tidak lagi turun. Ini penelitian V-Dem Institute kita tidak lagi negara demokrasi. Karena misalnya kecenderungan legalisme otoriter. Jadi DPR juga karena bekerjanya tadi otoritarian populis mengubah kemudian watak kekuasaan,” ujarnya.
Hasto mencontohkan pertarungan Perang Dingin pada tahun 1965 yang berakhirnya pembubaran PKI sebagai bentuk guncangan eksternal, berbeda dengan guncangan internal yang menurutnya lahir dari perubahan perilaku kekuasaan.
“Contohnya peristiwa pertarungan perang dingin 65 itu menyebabkan PKI dibubarkan. Itu external shock. Nah, kalau internal itu juga perubahan dari aspek Political Behavior-nya, power behavior dari penguasa yang memang karena kekuasaannya bisa menuntut atas suatu kebenaran politik,” ujarnya.
Ia mengatakan PDIP menjadikan momentum peringatan 27 Juli untuk mengingatkan masyarakat bahwa watak kekuasaan otoriter yang pernah dibangun dari perpaduan kekuatan militer, parpol penguasa dan mono loyalitas aparatur sipil negara, hingga atas kontrol akses ekonomi dan narasi pemberitaan, pada akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi kekuatan rakyat.
“Itu ternyata tidak mampu melawan kekuatan rakyat,” katanya.
Hasto menegaskan tidak ada kekuatan otoriter yang bertahan selamanya, dan hal itu menurutnya terus perlu diingatkan kepada masyarakat.
“Nah, sehingga tidak ada kekuatan otoriter itu yang langgeng. Kecuali kerusakan terhadap masa depan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan,” ujarnya.
