kabaeterkinionline.com
470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji, Rakyat Akan Marah! Wacana kenaikan gaji kepala daerah kembali menuai penolakan. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Harris Turino, menilai kondisi fiskal negara saat ini belum memungkinkan pemerintah meningkatkan belanja untuk meningkatkan pendapatan gubernur, bupati, dan wali kota.
Menurut Harris, prioritas pemerintah saat ini seharusnya fokus pada menjaga kesehatan APBN yang diproyeksikan masih mengalami defisit.
“Jika kita melihat dari APBN 2026 ini diperkirakan akan berakhir dengan defisit 2,82T. Defisit ini disebabkan kurangnya pendapatan. Keputusan pengurangan defisit ini bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu genjot penerimaan negara atau mengurangi pengeluaran,” ujar Harris kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Ia mengingatkan, apabila pemerintah tetap memaksakan peningkatan belanja di tengah kondisi fiskal yang terbatas, masyarakat berpotensi ikut menanggung dampaknya melalui peningkatan penerimaan pajak.
“Dengan kondisi fiskal seperti saat ini, saya khawatir jika hal tersebut akan mengakibatkan adanya penarikan pemasukkan negara melalui pajak yang nantinya akan dibebankan kembali ke masyarakat,” lanjutnya.
Harris juga mengaku DPR hingga kini belum menerima penjelasan maupun kajian resmi dari pemerintah mengenai rencana kenaikan gaji kepala daerah tersebut.
“Tetapi sampai saat ini kita di DPR belum menerima data apapun tentang kenaikan gaji kepala daerah,” tuturnya.
Selain dinilai membebani APBN, Harris menilai kenaikan gaji juga tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja kepala daerah.
“Menurut saya ini seperti melakukan sesuatu yang tidak memiliki dampak besar dari sisi kinerja karena bukan menjadi salah satu faktor motivasi tapi menambahkan pengeluaran bagi negara,” katanya.
Ia pun menyarankan pemerintah menunda pembahasan kenaikan gaji hingga kondisi keuangan negara membaik.
Harris juga menyoroti masih banyak pemerintah daerah yang justru menghadapi masalah anggaran untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK).
470 kepala daerah dari 500 kepala daerah tidak mampu membayar P3K di daerah-daerah namun para kepala daerah meminta kenaikan, sih saya rasa rakyat akan marah,” tutupnya.
