kabarterkinionline.com
GASS Tuntut Gubernur Sumsel Herman Deru Wajib Dipenuhi . Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) yang terletak di Jalan A Rivai, No.3 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
Namun, saat berorasi menyampaikan beberapa tuntutan, melihat pintu gerbang selalu dalam keadaan terkunci, para anggota GAASS merangsek ke dalam halaman kantor Gubernur Sumsel dengan cara melompati pagar tanpa menghiraukan larangan dari pihak keamanan.
Koordinator Aksi (Korak) Andi Leo, ST. MH melalui Koordinator Lapangan (Korlap) Wahyu Dwi Nanda dalam orasinya menyampaikan, aksi damai digelar sebagai bentuk mengungkapkan mendalam dengan menguatnya indikasi penyelewengan kekuasaan, izin transparansi aset pejabat publik, indikasi KKN pengadaan barang dan jasa hingga bobroknya tata kelola Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Selain penyelewengan kekuasaan, transparansi aset pejabat publik, indikasi KKN pengadaan barang dan jasa hingga bobroknya tata kelola, kami juga meminta kepada Gubernur Sumsel untuk segera menghentikan sewa penggunaan helikopter yang diperkirakan menggunakan APBD Provinsi sebesar Rp4 Miliar/tahun,” tegas Wahyu, Selasa (04/08/2026).
Menangapi tuntutan yang disampaikan oleh GAASS, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. H. Apriyadi, M.Si bersama Ketua Umum (Ketum) GAASS Andi Leo disaksikan massa aksi yang akhirnya membuat kesepakatan secara tertulis dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.
Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh GAASS diantaranya:
- Mendesak Gubernur Sumsel untuk berhenti menggunakan helikopter yang diduga menggunakan APBD.
- Meminta Gubernur Sumsel untuk segera mengklarifikasi secara terbuka terkait dugaan gratifikasi pembangunan Vila Gandus yang dilakukan oleh oknum dari Dinas PUPR Provinsi Sumsel inisial N, oknum dari Dishub Provinsi Sumsel inisial N, oknum dari Biro Umum Provinsi Sumsel inisial SP, oknum dari Dinas Perikanan Provinsi Sumsel inisial W, dan oknum dari Disketpangnak Provinsi Sumsel inisial R.
- Meminta Gubernur Sumsel untuk segera mengklarifikasi secara terbuka terkait dugaan adanya Vila Gandus yang tidak masuk LHKPN.
- Mendesak Gubernur Sumsel untuk segera mengusut tuntas adanya dugaan paket pengadaan yang diduga belum umumkan atau belum tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan dugaan penyimpangan, mark-up harga, pengaturan pemenang serta dugaan persekongkolan pengadaan maupun bentuk penyimpangan dalam anggaran pengadaan proyek di dalam tubuh BPKAD Provinsi Sumsel.
- Mendesak Gubernur Sumsel untuk segera menelepon dan mengeluarkan serta memberikan sanksi tegas berupa pemecatan Kepala BPKAD Provinsi Sumsel beserta jajarannya yang dinilai gagal dalam melakukan pengelolaan anggaran dan dugaan paket pengadaan yang diduga belum diumumkan atau belum tercantum dalam SIRUP, dan penyimpangan, mark-up harga, pengaturan pemenang, persekongkolan pengadaan maupun bentuk penyimpangan dalam anggaran pengadaan proyek di tubuh BPKAD Provinsi Sumsel.
- Mendesak Gubernur Sumsel untuk segera memanggil dan memeriksa serta memberi sanksi tegas berupa pemecatan Kepala Dinas PPPA Provinsi Sumsel dan segera menindaklanjuti kasus inisial A di Dinas PPPA Provinsi Sumsel karena diduga telah melakukan penyelewengan anggaran makan korban, penyelewengan sewa rumah aman, lambatnya penanganan kasus, kasar dan pengabaian terhadap korban.
