Kabarterkinionline.com
Ormas dan Aktivis Sumsel Kepung Pertamina Sumbagsel, Kelangkaan Solar hingga Dugaan Mafia BBM. Koalisi organisasi masyarakat dan aktivis pemantau distribusi BBM di Sumatera Selatan menggelar aksi demonstrasi di kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional II Sumbagsel, Jumat (31/1).
Aksi ini menjadi puncak akumulasi kekecewaan publik atas persoalan distribusi BBM yang dinilai carut-marut dan sarat kepentingan selama puluhan tahun tanpa pengawasan serius.
Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan di hadapan massa, koalisi menyampaikan delapan poin krusial yang menggambarkan kondisi distribusi BBM di Sumsel, khususnya Kota Palembang, yang dinilai semakin memburuk.
migas oleh Pertamina Patra Niaga Regional II Sumbagsel. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumsel yang membatasi penyaluran solar pada malam hingga subuh justru dianggap kontra produktif dan menyengsarakan masyarakat kecil.
Warga dipaksa begadang demi mendapatkan hak BBM subsidi yang semakin langka.
Ironisnya, Sumatera Selatan dikenal sebagai lumbung energi nasional dengan kekayaan sumber daya migas.
Namun fakta di lapangan menunjukkan masyarakat lokal justru kesulitan memperoleh BBM. Koalisi menduga sumber daya energi daerah lebih diprioritaskan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu yang dikendalikan oleh oknum elit, bukan untuk kesejahteraan rakyat Sumsel.
Koalisi juga mengungkap dugaan praktik penjualan BBM ilegal yang telah berlangsung lama dan terstruktur.
Aktivitas ini diduga melibatkan oknum lintas institusi serta pengusaha, dengan modus pengalihan BBM subsidi ke sektor industri dan penimbunan terorganisir.
Selain itu, koalisi menyoroti dugaan monopoli proyek dan bisnis di lingkungan Pertamina Patra Niaga Regional II Sumbagsel. Beberapa pengusaha tertentu yang disebut berinisial “B” dan “G” diduga menguasai proyek strategis, sehingga menutup ruang usaha bagi pengusaha lokal kecil dan UMKM.
Dominasi pejabat dari pusat yang mengisi posisi strategis juga dinilai memperparah kesenjangan sosial dan mematikan peluang generasi muda Sumsel.
Dalam tuntutannya, koalisi mendesak Pertamina membuka transparansi perizinan SPBU dan Pertashop yang diduga sarat praktik KKN, termasuk kebijakan deposit tidak rasional yang mematikan UMKM.
Mereka juga menuntut penutupan SPBU nakal yang menyalurkan BBM subsidi ke industri.
Puncaknya, koalisi secara tegas meminta General Manager Pertamina Patra Niaga Regional II Sumbagsel mundur dari jabatan, karena dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik dan lebih mengutamakan profit.
“Kami ingin masyarakat tahu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa terjadi di mana saja, bahkan di sektor vital negara,” tegas perwakilan koalisi.
