Kabarterkinionline.com
Sriwijaya Plus Ajak Pemkot Palembang Mandiri Anggaran untuk ATM, Demi Keberlanjutan Program HIV. Demi menjamin program penanggulangan HIV-AIDS, Yayasan Sriwijaya Plus bersama Pemerintah Kota Palembang menggelar “Lokakarya Membangun Kesadaran dan Menggerakan Sumber Daya Dalam Negeri untuk Keberlanjutan Program HIV”.
Ketua Yayasan Sriwijaya Plus Rachmat Saleh mengatakan giat ini memiliki tujuan secara bersama-sama membangun kesadaran bersama sekaligus mendorong mobilisasi sumber daya domestik (pendanaan lokal/daerah).
”Tentu kami berharap, Pemkot Palembang bersama OPD terkait dapat terus meningkatkan komitmennya. Terutama dari aspek penganggaran untuk program ATM (AIDS, Tuberculosis, Malaria), khususnya penanggulangan HIV-AIDS,” kata Rachmat Saleh di Ruang Rapat Bappeda Kota Palembang pada Selasa (12/5/2026) mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Acara ini terselenggara berkat kerja sama antara Yayasan Sriwijaya Plus dan ADINKES Sumsel, serta mendapat dukungan penuh serta fasilitas dari Bappeda Kota Palembang. Sebanyak 54 peserta dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) terkait program HIV-AIDS di Kota Palembang.
Menurut Rachmat Saleh, kemandirian anggaran diukur krusial agar program pemulihan dan pencegahan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan donor internasional yang bersifat dinamis.
Ketua Yayasan Sriwijaya Plus Palembang, Rachmat Saleh kembali menekankan bahwa keterlibatan anggaran daerah adalah kunci utama program penanggulangan HIV di Palembang.
“Kemandirian anggaran melalui mobilisasi sumber daya domestik adalah harga mati untuk program pemberantasan HIV di Palembang. Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada donor internasional. Melalui sinergi dengan Pemkot dan ADINKES, kami ingin seluruh saudara-saudara kita tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas secara konsisten tanpa ada jeda,” ujar Rachmat Saleh.
Untuk menyusun strategi penanggulangan yang komprehensif, diskusi ini menghadirkan tiga sumber kunci dari jajaran birokrasi Kota Palembang, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kepala Bappeda Kota Palembang, dan Kepala Dinas PPPA Kota Palembang.
Para narasumber memaparkan materi dari sudut pandang kesiapan layanan kesehatan, perencanaan anggaran daerah, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan termasuk perempuan dan anak.
Selain menjadi ruang diskusi teknis, kegiatan ini juga memantapkan momentum penguatan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO), dan para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan tersedianya layanan HIV yang berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan di Kota Palembang untuk jangka panjang.
